Raja Ampat di Papua. (Foto: Indonesia Surfers Paradise)
Plant & Nature

Ini Syarat Pengajuan Pulau Baru ke PBB

By Binsar
May 15, 2018

Trubus.id -- Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dikaruniai luas wilayah laut lebih dari 3.166.163 kilometer persegi dengan 13.466 pulau. Berdasarkan hasil pendataan inventarisasi terbaru, delegasi Pemerintah Indonesia mengajukan 2.590 pulau bernama tambahan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika disetujui, jumlah kepulauan di negeri bahari ini akan bertambah menjadi 16.056 pulau, sekaligus menyematkan mahkota negara kepulauan terbesar.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi, mengatakan jika pada awal 2017 lalu, KKP telah lebih dahulu merilis jumlah pulau yang sudah terverifikasi. Saat itu dilaporkan bahwa Indonesia sudah terdiri dari 14.572 pulau, lebih banyak 1.106 pulau dari data resmi sebelumnya.

"Sebenarnya, ini bukan berita baru. Sepanjang 2007 hingga 2008, kami juga telah melakukan langkah verifikasi terhadap keseluruhan jumlah pulau yang terletak di 33 provinsi. Setelah berhasil diverifikasi, jumlah pulau bernama tersebut dilaporkan ke PBB melalui sidang ke-10 UNCSGN di New York, Amerika Serikat pada 2012. Sebagai legitimasinya, tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang merupakan National Names Authority (NNA) di Indonesia juga telah dibentuk melalui Peraturan Presiden No.112/2006," jelas Brahmantya, saat memberi keterangan kepada Trubus.id pada Selasa (15/5).

Pulau Mentawai (Foto: ALLindonesiaTourism).

Verifikasi 2.590 Pulau Bernama

Brahmantya juga menjelaskan jika Indonesia telah memverifikasi 2.590 pulau bernama untuk dilaporkan ke PBB pada konferensi ke-11 sidang UNCSGN pada akhir 2017. Sehingga, total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi negara sebagai subyek hukum internasional adalah wilayah tertentu. Negara sebagai organisasi kekuasaan, menguasai wilayah tersebut.

"Di wilayah itu, negara memegang kekuasaan kenegaraan tertinggi, yakni hak melakukan kedaulatan wilayah. Dalam wilayah itu, suatu negara melaksanakan fungsi kenegaraan dengan mengecualikan negara lain. Wilayah negara dapat dibedakan antara daratan, laut dan udara," jelasnya.

Brahmantya menjelaskan, negara sebagai subyek utama hukum internasional memiliki hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan dalam hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur tentang hak dan kewajiban, syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subyek hukum internasional adalah adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah yang berdaulat dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional.

Indonesia sebagai negara yang posisinya berada antara dua samudera dan dua benua yang susunan geografisnya terdiri atas pulau-pulau dan laut-laut mempunyai kepentingan yang cukup besar atas perkembangan-perkembangan hukum laut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan laut saat ini.

Deklarasi Juanda

Kondisi yang demikian menyebabkan Indonesia harus mengembangkan suatu konsep yang berkaitan dengan permasalahan lautan. Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut sudah berlangsung 50 tahun, sejak dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia, termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pulau Bidadari (Foto: tapabali).

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara. Sehingga, laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Kata nusantara yang secara harfiah berarti pulau yang tersebar semakin meneguhkan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsepsi Negara Kepulauan sebagaimana diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, telah diakui dunia internasional dengan dicantumkannya ketentuan menyangkut konsepsi tersebut dalam UNCLOS (United Nations Convention On the Law Of the Sea) pada tahun 1982 dan telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang  Nomor 17 tahun 1985.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki wilayah yang pasti. Salah satu kewajiban sebagai Negara Kepulauan adalah, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menentukan batas wilayahnya dalam bentuk peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya.

Definisi Pulau Sesuai Konvensi PBB

Indonesia melaporkan bertambahnya jumlah pulau, dari l3.766 menjadi l7.508 pulau pada konferensi PBB tentang Standardisasi Nama-Nama Geografis (United Nations Conference on Standarization of Geographical Names atau UNCSGN) di Montreal pada tahun l987. Saat itu, PBB menghimbau agar Indonesia segera menyampaikan gazetteer (kamus) nama-nama yang diterbitkan secara resmi oleh Otoritas Nama-Nama Geografis di Indonesia.

Definisi pulau, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut International 1982 pasal 121 adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air tinggi.

Baca Lainnya: Kepualauan Babel Segera Punya Geopark Berkelas Dunia

"Dengan kata lain, pulau tidak boleh tenggelam pada saat pasang surut tinggi. Selain jumlah pulau, nama pada tiap pulau serta lokasi koordinat geografis, lintang dan bujurnya adalah yang lebih penting. Hal ini sudah menjadi perhatian PBB sejak tahun 1959 dengan dibentuknya United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)," tambah Brahmantya.

Data di bulan Desember tahun 2007 menunjukkan bahwa, dari 17.504 pulau yang tersebar di penjuru wilayah Indonesia, hanya 6.900 pulau yang memiliki nama dan telah dibakukan. Selebihnya, sekitar 10.600 pulau masih belum dibakukan namanya sesuai standar internasional. Kepulauan tersebut tersebar antara 60 08’ Lintang Utara dan 110 15’ Lintang Selatan serta antara 940 45’ Bujur Timur dan 1410 05’ Bujur Timur.

"Dari jumlah 6.900 pulau yang sudah dibakukan namanya, hanya 4.981 pulau yang telah didepositkan ke PBB. Pembakuan nama pulau-pulau merupakan agenda penting bagi bangsa Indonesia ke depan, berkaitan dengan perannya sebagai negara kepulauan," tambahnya.

Marine Cadastre

Ditambahkan Brahmantya, marine cadastre adalah pengadministrasian wilayah pesisir, pulau kecil dan lautan. Termasuk semua kepentingan, hak, batasan dan kewajiban yang ada di wilayah itu. Pengadministrasian wilayah diawali dengan penamaan, pengukuran, dan pemetaan wilayah, termasuk penetapan batas-batasnya serta mencatat dan membukukannya dalam daftar-daftar dan buku-buku resmi untuk kemudian memublikasikan hasilnya.

Meskipun marine cadastre bukan satu-satunya alat untuk menetapkan batas atau yurisdiksi internasional suatu negara, namun melalui publikasi marine cadastre, setiap klaim atau persengketaan batas dapat segera diketahui.

Baca Lainnya: Eloknya Salura, Pulau Terdepan Indonesia Berbatasan Langsung Australia

Bahkan telah diatur tentang kewajiban bagi negara kepulauan untuk menyerahkan peta-peta batas wilayah teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan koordinat-koordinatnya. Apabila terjadi tumpang tindih, akan diselesaikan secara bersama berdasarkan ketentuan Pasal 67 Settlements of Disputes and Advisory Opinions, khususnya di landas kontinen.

"Apabila kita telah melaksanakan marine cadastre, adanya konflik dan sengketa, khususnya sengketa perbatasan, dapat dihindari," tambahnya.

Marine cadastre adalah penerapan prinsip-prinsip kadaster di wilayah laut, yaitu mencatat batas-batas dan penggunaan hak serta kepentingan atas ruang laut oleh masyarakat dan pemerintah, perlindungan ruang laut, konservasi, taman nasional, taman suaka margasatwa, termasuk ulayat laut komunitas masyarakat hukum adat.

Marine cadastre secara khusus merupakan sistem bagaimana suatu negara mengadministrasikan sumber-sumber daya kelautan dalam konteks UNCLOS. Kurang baiknya pengelolaan administrasi wilayah pesisir dan lautan Indonesia tercermin dalam beberapa hal.

17.504 Pulau yang Diklaim Indonesia

"Pertama, Indonesia mengklaim seluruh pulau besar dan kecil berjumlah 17.504 pulau. Namun, sampai saat ini kita hanya mampu membakukan nama berikut posisi geografisnya sebanyak 6.900 pulau yang memenuhi definisi pulau menurut pasal 121 UNCLOS 1982," tambahnya.

Kedua, survei melalui citra satelit untuk menghitung jumlah pulau menunjukkan bahwa Indonesia memililiki jumlah pulau yang mencapai 20.000 pulau. Padahal, yang dilihat di citra satelit belum tentu pulau berdasarkan definisi UNCLOS 1982 karena mungkin hanya berupa vegetasi mangrove di atas permukaan laut.

Masalah nama-nama geografis seharusnya menjadi bagian dari administrasi pemerintahan yang tertib dan tidak setiap lembaga terkait mengeluarkan angka jumlah banyaknya pulau secara sendiri-sendiri.

Ketentuan internasional menetapkan semua pulau yang dimiliki oleh suatu negara wajib untuk didaftarkan dalam buku toponim internasional untuk mendapatkan pengakuan internasional guna memperkuat posisi suatu negara terhadap kedaulatan wilayahnya. Pembakuan nama pulau juga diperlukan dalam sistem pengamanan wilayah Indonesia. 

"Beberapa data menunjukkan bahwa masih banyak pulau-pulau di Indonesia belum dibakukan namanya, hanya memiliki titik-titik koordinat saja. Padahal, PBB telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mendepositkan pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia dengan mencantumkan titik-titik koordinat beserta nama-nama pulau yang telah dibakukan sesuai dengan standar internasional," tambahnya. [DF]

Komentar

    Silahkan masukkan komentar...

Your email address will not be published.

Registration Login
Sign in with social account
or
Lupa Password?
Daftar Login
Sign in with social account
or
Registration Login
Registration