Gandeng OASE, Menteri LHK Pagari Bunaken dengan 5.000 Mangrove

TrubusLife
Binsar Marulitua
10 Juli 2019   15:00 WIB

Komentar
Gandeng OASE, Menteri LHK Pagari Bunaken dengan 5.000 Mangrove

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja diantaranya Rugaiya Usman Wiranto melakukan penanaman 5.000 bibit pohon mangrove di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken, Manado, Sulawesi Utara (9/7/2019). (Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja diantaranya Rugaiya Usman Wiranto melakukan penanaman 5.000 bibit pohon mangrove di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken, Manado, Sulawesi Utara (9/7). Penanaman mangrove tersebut sebagai upaya mitigasi bencana alam dan perubahan iklim sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup 2019.

Menteri Siti  menyampaikan, suatu ekosistem mangrove berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan pantai, pelindung erosi dan abrasi air laut, penyangga dan pencegah intrusi air laut, tempat berlindung/berkembangbiak berbagai jenis fauna dan biota laut, hingga sumber pendapatan masyarakat seperti pemanfaatan kayu dan non kayu serta ekowisata. Selain itu, kelestarian ekosistem mangrove berperan penting sebagai mitigasi bencana.

Baca Lainnya : Mangrove Tergerus, 4 Pulau Terluar Indonesia di Riau Terancam Hilang

Menurut Menteri Siti, KLHK sangat menaruh perhatian akan kelestarian ekosistem mangrove. Suatu ekositem mangrove berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan pantai, pelindung erosi dan abrasi air laut, penyangga dan pencegah intrusi air laut, tempat berlindung/berkembangbiak berbagai jenis fauna dan biota laut, hingga sumber pendapatan masyarakat seperti pemanfaatan kayu dan non kayu serta ekowisata. Selain itu, kelestarian ekosistem mangrove berperan penting sebagai mitigasi bencana.

Berdasarkan data KLHK, lebar tanaman mangrove ± 100 m dengan ketinggian akar ± 30 cm sampai 1 m mampu mereduksi besarnya gelombang tsunami hingga ± 90%. Mangrove juga memiliki kemampuan menyerap emisi gas rumah kaca (GRK) 5 kali lebih baik dari tanaman hutan lainnya.

“Sehingga ekosistem mangrove perlu tetap terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya kita untuk menangani masalah lingkungan,” ucap Menteri Siti.

KLHK telah merehabilitasi kawasan mangrove seluas 31.673 Ha melalui dana APBN dan akan terus melakukan program rehabilitasi mangrove minimal 2.000 Ha per tahun. Pemerintah juga mendorong pelibatan para pihak termasuk dunia usaha dalam gerakan rehabilitasi mangrove sehingga fungsi ekosistem mangrove sebagai mitigasi bencana dapat ditingkatkan. Selanjutnya KLHK mendorong dan memfasilitasi pengembangan model pengelolaan mangrove produktif melalui sistem budidaya silvofishery untuk meningkatkan produksi udang, kepiting, dan biota lainnya.

Baca Lainnya : Demi Ekosistem Alam, Balai TNKT Ajak Warga Lestarikan Hutan Mangrove

Rugaiya Wiranto selaku Ketua Bidang Lingkungan Hijau OASE menyampaikan, “Begitu banyak kekayaan manfaat dari ekosistem mangrove ini. Maka sudah sepatutnya ekosistem mangrove ini harus dijaga kelestariannya. Kegiatan penanaman serentak mangrove ini mudah-mudahan akan menginspirasi masyarakat, pemerintah daerah serta pemerintah pusat untuk terus menjaga dan memelihara serta memulihkan mangrove.”

Provinsi Sulawesi Utara menurut Peta One Map Mangrove Nasional Tahun 2017 mempunyai luas mangrove 11.434 Ha. Selain di Manado Sulawesi Utara, Gerakan Nasional Peduli Mangrove, Pemulihan DAS & Kampung Hijau Sejahtera kali ini juga dilaksanakan secara serentak di 12 Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Total tercatat sebanyak 60.000 batang pohon mangrove ditanam di seluruh Indonesia pada hari ini.

Turut hadir mendampingi Menteri Siti antara lain Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan JPT Pratama Kementerian LHK, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis KLHK. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: