Harga Pangan Pengaruhi Perbaikan Gizi di Indonesia

TrubusLife
Astri Sofyanti
25 Jan 2019   17:30 WIB

Komentar
Harga Pangan Pengaruhi Perbaikan Gizi di Indonesia

Piring makan sesuai kebutuhan gizi (Istimewa)

Trubus.id -- Memperingati Hari Gizi nasional (HGN) ke 59, permasalah gizi di Indonesia masih menjadi perhatian penting pemerintah. Di Indonesia sendiri masalah kekurangan gizi (malnutrisi) masih banyak ditemui. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencegahnya adalah dengan membuat harga pangan menjadi terjangkau.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengungkapkan, tingginya harga pangan bisa berdampak pada masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera.

"Ketidakmampuan masyarakat yang tergolong prasejahtera dalam membeli makan akan mendorong perubahan pada pola konsumsi, dimana pilihan jenis pangan semakin terbatasi oleh harga dan pada akhirnya memengaruhi asupan gizi masyarakat tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya kasus malnutrisi di Indonesia," terang Ilman dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (25/1).

Baca Lainnya : Perbaikan Gizi Masih Jadi Agenda Prioritas Kemenkes 2019

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kasus kekurangan gizi pada anak yang ditandai dengan stunting (kerdil) dan wasting (kurus) masih berada dalam kondisi memprihatinkan.

Dalam meningkatkan asupan nutrisi bagi masyarakat, dikatakan Ilman, diperlukan kerja sama dan tindakan kolektif dari semua pihak. Masyarakat perlu mengubah pola makan agar lebih bernutrisi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pedoman gizi seimbang tersebut.

”Sangat disayangkan apabila makanan bernutrisi yang dibutuhkan tersebut pada akhirnya tidak akan mampu terbeli oleh masyarakat. Di sinilah peran harga pangan menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah,” ujarnya kembali.

Baca Lainnya : Masalah Gizi Anak Masih jadi Prioritas Utama yang jadi Sorotan Kemenkes

Dalam kaidah ilmu ekonomi, lanjut Ilman, menurunkan harga komoditas dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah barang yang ada di pasar. Selama ini, pemerintah masih kalang kabut dalam menyediakan data pangan yang benar, terutama beras dan jagung. Kementerian Pertanian selalu bangga dengan predikat surplus yang dicapai pada komoditas tersebut.

Tapi realita yang terjadi di pasaran tidak mencerminkan harga yang sesuai sehingga Kementerian Perdagangan membuka keran impor agar harga pangan terjangkau, atas hasil Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu dihadiri oleh kementerian lintas sektor Bulog.

Baca Lainnya : NTT Genjot Produksi Kelor untuk Memberantas Gizi Buruk

”Dengan mengandalkan harga sebagai parameter kondisi pasar, permintaan barang akan lebih terukur dengan baik. Dalam mendukung pencapaian hal ini, Bulog perlu diberikan keleluasaan untuk menganalisis kondisi pasar secara independen. Bulog selama ini mau tidak mau harus mengikuti instruksi Rapat Koordinasi yang cenderung tidak responsif dengan kondisi pasar yang sangat dinamis,” ujar Ilman menambahkan.

Dirinya mengaku, pemerintah juga perlu menyadari bahwa kondisi sektor agrikultur Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan swasembada pangan.

"Sampai saat ini Indonesia masih tetap bergantung dengan impor pangan. Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pemerintah tidak perlu memperberat beban belanja masyarakat dengan mengenakan berbagai restriksi tarif dan non-tarif terhadap impor pangan," tuturnya. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Hati-Hati, 8 Penyakit Ini Ditandai dengan Keringat Dingin

Health & Beauty   19 Jan 2020 - 17:35 WIB
Bagikan: