Skema Karbon Nusantara, Alternatif Mekanisme untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

TrubusLife
Binsar Marulitua | Followers 0
21 Agu 2018   19:30

Komentar
Skema Karbon Nusantara, Alternatif Mekanisme untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca. (European Environment Agency - Europa EU)

Trubus.id -- Indonesia menyatakan terbuka untuk kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam mengimplementasikan National Determined Contribution (NDC) sesuai dengan Paris Agreement melalui Skema Karbon Nusantara (SKN). Akan tetapi, perlu dibentuknya Badan Layanan Umum agar tercipta prinsip pengembangan perdagangan karbon. Itu karena, setelah tahun 2020, perjanjian ini telah memiliki komitmen yang mengikat.

Indonesia sebagai negara pihak pada UNFCCC, telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 29 persen. Pada tahun 2030, emisi gas rumah kaca diproyeksikan sekitar 2.881 GtCO2e. Dengan terus dibukanya peluang perdagangan karbon global sebagaimana ditetapkan pada Paris Agreement, Pemerintah Indonesia perlu mengkaji peluang pasar ke depan dan offset yang aman untuk melakukan perdagangan karbon dan dalam waktu yang sama, memenuhi komitmen untuk berkontribusi dalam upaya global memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca.

Baca Lainnya : Pariwisata Sumbang Delapan Persen Emisi Gas Rumah Kaca

"Skema Karbon Nusantara (SKN) merupakan salah satu alternatif mekanisme yang dapat menjadi alat bantu kebijakan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. SKN memberikan peluang kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Kredit karbon dari SKN dapat digunakan untuk mengompensasi emisi gas rumah kaca pembeli atau pengguna. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang terlibat dalam SKN, baik kepada pihak penyedia karbon ataupun pembeli karbon," jelas National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, Nur Masripatin di Jakarta, Selasa (21/8).

Nur menjelaskan jika pengaturan detil mengenai Sustainable Development Mechanism akan dibahas pada COP 22 UNFCCC di Marrakesh, Maroko. Nantinya, mekanisme ini memungkinkan sektor publik dan swasta berpartisipasi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Semua negara harus menyetujui aturan perhitungan yang robush dan tidak double counting dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Guna melihat implikasi perdagangan karbon terhadap pemenuhan komitmen Indonesia pasca 2020, perlu dilakukan pemetaan data dan informasi perdagangan karbon saat ini. Serta mengidentifikasi potensi dan tantangannya, baik pada tingkat nasional dan internasional.

Foto: Trubus.id/ Binsar Marulitua.

"Paris Agreement tidak menyebutkan secara eksplisit tentang mekanisme pasar atau pasar karbon dalam perjanjian. Akan tetapi, memungkinkan negara pihak untuk mengejar co operative approaches dan secara sukarela menggunakan international transferred mitigation outcomes (ITMOs) agar membantu memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca," jelas Nur.

"Artikel 6 Paris Agreement menetapkan platform perdagangan karbon baru yang sentralistik, yakni Sustainable Development Mechanism," tambahnya.

Sebelum Paris Agreement diadopsi, perdagangan karbon telah diimplementasikan melalui berbagai mekanisme. Misalnya Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan Bersih) yang pengaturannya ada di bawah Protokol Kyoto dan Joint Credit Mechanism (JCM). Clean Development Mechanism (CDM) merupakan mekanisme yang dapat dilakukan antara negara Annex I dan negara Non Annex I dengan offset (pihak pembeli memperoleh kredit Certified Emission Reduction atau CER dari proyek CDM).

Baca Lainnya : Ternyata, Kotoran Ayam Bisa Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Sementara itu, JCM merupakan mekanisme perdagangan karbon bilateral, termasuk aspek transfer teknologinya. JCM tidak sekadar perdagangan karbon, tapi juga investasi hijau dan pembangunan rendah emisi. Pada tahun 2015, tercatat nilai perdagangan karbon global sekitar US$50 miliar, di mana 70 persen dari total tersebut dihasilkan dari Emission Trading System dan 30 persen dari Carbon Tax.

Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam perdagangan karbon, baik secara global maupun bilateral. Proyek CDM yang telah mendapat endorsement, sebanyak 215 proyek dan yang mendapat CER ada 37 proyek. Proyek CDM telah menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca  sekitar 10.097,175 ton CO2e (offset).

Sementara itu, proyek bilateral JCM yang telah diimplementasikan di Indonesia sebanyak 106 proyek, dengan menurunkan sekitar 329,483 ton CO2e. Hasil penurunan emisi gas rumah kaca pada proyek bilateral JCM dapat dihitung sebagai capaian penurunan emisi yang terbagi antara pemerintah Indonesia, pihak swasta Jepang yang memiliki teknologi dan pihak swasta Indonesia yang mengadopsi teknologi.

Baca Lainnya : Gawat, Arang Bekas Kebakaran Hutan Percepat Emisi Karbon Dioksida

Untuk itu, proyek bilateral JCM merupakan mekanisme yang dapat mendukung pencapaian komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana dituangkan dalam NDC Indonesia, khususnya dengan dukungan internasional apabila dirancang dengan hati-hati. Sementara itu, proyek CDM hanya dapat diperhitungkan sebagai capaian penurunan emisi gas rumah kaca oleh pembeli.

Opsi lain yang dapat dikembangkan adalah secondary market dan sistem verifikasinya untuk karbon guna menciptakan permintaan dengan membuka peluang kepada pihak lain, termasuk Pemerintah Indonesia untuk membeli karbon dari pihak yang telah melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. Apabila Pemerintah Indonesia mampu membeli karbon dari pihak tersebut, dapat dihitung sebagai kontribusi dalam komitme penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen.

"Untuk mendorong pasar karbon domestik, Pemerintah Indonesia perlu membuat instrument carbon pricing yang menggabungkan sistem cap and trade dan carbon tax," beber Nur. [DF]


 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan: